Untuk Gerakan Mahasiswa UNSOED

Untuk Gerakan Mahasiswa UNSOED
Oleh: Fahmi Fatkhurozi

Rasanya kita harus membuang kata “demokrasi” sejauh-jauhnya dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), karena memang pada prinsipnya hal tersebut tidak pernah terjadi dan sulit untuk diwujudkan di kampus yang dikenal dengan kampus rakyat ini. Perjalanan panjang pergerakan mahasiswa UNSOED yang berusaha untuk mewujudkan demokratisasi kampus selalu mendapatkan perlawanan yang tidak seimbang dari para birokrat kampus yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, sementara mahasiswa hanya mengandalkan gerakan masa dan gerakan sosial.
Pengkebiran terhadap hak-hak mahasiswa merupakan sebuah pencideraan terhadap makna dari “demokrasi” itu sendiri, sehingga tepat rasanya ketika saya mengatakan Unsoed merupakan kampus yang tidak demokratis, karena dalam kenyataanya masih banyak terjadi pengkebiran terhadap hak-hak mahasiswa. Misalnya, munculnya berbagai kebijakan tanpa adanya pelibatan terhadap mahasiswa, seperti kebijakan merger fakultas, kebijakan BHP, kebijakan SPI, kebijakan POM, sampai yang terbaru adalah kebijakan BOPP. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah indikasi bahwa tidak ada itikad baik dari pihak birokrasi kampus dari kebijakan yang akan mereka keluarkan, karena ketika kebijakan itu baik untuk semua, saya kira tidak perlu ada ketakutan untuk melibatkan mahasiswa dalam perumusan kebijakan. Paling tidak aspirasi mahasiswa masih diberikan tempat, bukan dipinggirkan dan diasingkan sehingga mahasiswa seakan hanya menjadi sasaran dari kebijakan saja, tanpa memiliki hak sedikitpun.
Di tataran mahasiswa, trend pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini saya kira juga tidak tepat, karena kalau kita perhatikan pergerakan mahasiswa terlihat tidak memiliki arah dan orientasi yang jelas, sehingga pergerakan mahasiswa hanya terombang-ambing oleh berbagai macam issue yang muncul, tanpa disertai sikap yang tegas. Misalkan ketika muncul issue POM mahasiswa secara reaksioner berbondong-bondong untuk memprotes kebijakan tersebut, lalu muncul kebijakan lain semisal BHP maka dengan sendirinya mahasiswapun mengalihkan perhatianya kepada kebijakan BHP, dan seperti itu terus yang terjadi ketika ada kebijakan baru maka fokusnya akan beralih, beralih, beralih dan beralih. Kenyataan tersebut seakan memberikan sebuah penegasan bahwa gerakan mahasiswa memang tidak memiliki orientasi jelas sehingga mudah untuk diombang-ambingkan. Misalkan ketika saya menanyakan kepada rekan-rekan di BEM FISIP pada saat acara pembekalan kabinet BEM yang baru, apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari gerakan mahasiswa?, jawabanyapun beragam dan kebanyakan jawabanyapun berkisar seputar issue bukan visi perjuangan dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Hal tersebut tentu saja merupakan sinyal bahaya bagi gerakan mahasiswa yang telah kehilangan ruh perjuanganya, mahasiswa bergerak hanya karena sebuah reaksi tanpa disertai dasar yang kuat. Model gerakan seperti akan sangat mudah untuk dihancurkan, karena person/pelaku yang mengusung perjuangan itu sendiri pada dasarnya tidak paham apa yang dia lakukan.
Gerakan mahasiswa jangan sampai kehilangan oroientasi karena adanya issue, gerakan mahasiswa harus memiliki pijakan yang jelas yakni sebuah pijakan yang bersifat general yang dijadikan dasar dari apa yang akan mahasiswa lakukan, karena gerakan mahasiswa bukan untuk tujuan yang sesaat tapi untuk tujuan yang bersifat jangka panjang. Gerakan mahasiswa bukan hanya untuk memprotes kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak birokrat, tapi pada hakekatnya gerakan mahasiswa adalah untuk menuntut “demokratisasi kampus”, dimana mahasiswa harus mendapatkan tempat dalam proses pengambilan kebijakan. Ketika mahasiswa dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, saya kira kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap mahasiswa akan bisa diminimalisir karena aspirasi dari mahasiswa bisa didengar sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Kalau yang terjadi sekarang kan mahasiswa menyuarakan aspirasinya setelah kebijakan itu dikeluarkan sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memprotes kebijakan tersebut akan terasa sulit.